Tata Kelola

Berstandar
Kelas Dunia

Sebagai salah satu pemangku kepentingan, Insan PGN memegang peranan penting dalam setiap capaian demi keberlanjutan perusahaan. Peran tersebut dijalankan secara komprehensif mencakup capaian nilai ekonomi, nilai lingkungan dan nilai sosial yang mewujudkan kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan bagi Insan PGN di seluruh lini perusahaan. Oleh sebab itu, PGN berkomitmen untuk terus memberikan kenyamanan dan keamanan di lingkungan kerja dalam rangka mencapai visi PGN.

PT Perusahaan Gas Negara TbkPT Perusahaan Gas Negara Tbk Menjadi Perusahaan Gas Nasional Terkemuka dan Terpercaya Berstandar Kelas Dunia Dalam Penyediaan Infrastruktur dan Pemanfaatan Gas Bumi.

Pembangunan
Insan PGN

PGN memandang sumber daya manusia sebagai salah satu pemangku kepentingan sangat berharga bagi pertumbuhan perusahaan. Untuk itu, komunikasi intensif menjadi jembatan penghubung pekerja dengan perusahaan. Apa yang menjadi keluhan dan kebutuhan pekerja harus didengar dan direspon dengan jelas. Harapan utama insan PGN adalah pengembangan karir, remunerasi sesuai kinerja, serta terjaminnya kesejahteraan.

Dalam pengelolaan SDM, kami terus berupaya meningkatkan profesionalitas dan kompetensi pekerja sesuai peta jalan pengembangan SDM PGN. Indikasi adanya kenyamanan dan keamanan bekerja di Insan PGN dapat dilihat antara lain dari rendahnya angka perputaran pekerja, ketiadaan pekerja dikenai PHK, tingkat jam kerja aman yang tinggi, dan meningkatnya kualitas pekerja sesuai hasil penilaian kompetensi.

Profil Perwira

Pengembangan Kompetensi Perwira

PengembanganPGN memiliki komitmen untuk tiada hentimengembangkan kompetensi teknis Perwira Subholding Gas. Komitemen ini diwujudkan dengan menyelenggarakan beragam program pengembangan yang terstruktur, berjenjang, dan berkelanjutan dengan menggunakan metode komprehensif 70:20:10, di mana 70% disampaikan melalui project assignment, 20% melalui coaching, dan 10% melalui program in class training.

Pada tahun 2023, terdapat 2 (dua) program pengembangan yang dilaksanakan untuk mendukung kinerja dan performa Perusahaan di bidang komersial, operation, dan pengembangan bisnis, yaitu:

Special Development to Unleash Performance (SUPER)
Business Accelerator

Manajemen
Sumber Daya Manusia

281

Total Programs
6160

Total Participants

Komitmen

PGN menjadikan Tata Kelola Perusahaan dan prinsip-prinsip TARIF yaitu: Transparency (transparansi), Accountability (akuntabilitas), Responsibility (tanggungjawab), Independence (kemandirian), dan Fairness (kesetaraan dan kewajaran). Perseroan juga terus melakukan pemutakhiran berbagai Pedoman, Prosedur Operasi, Manual dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta program transformasi dan perkembangan Perusahaan yang dikuatkan dengan sosialisasi dan penerapannya.

Bagan Struktur Tata Kelola
Perusahaan di PGN
Corporate Governance Structure Chart

Struktur
Tata Kelola

Sesuai Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, secara garis besar tergambarkan pada Organ Utama Perusahaan yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi.

Sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, masing-masing Organ Tata Kelola Perusahaan memiliki peran penting dalam keberhasilan pelaksanaan GCG dan pelaksanaan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya untuk kepentingan Perusahaan.

Anggaran Dasar

Anggaran Dasar sebagai bagian dari akta pendirian sebuah perseroan merupakan dokumen dasar dalam tata kelola perusahaan. Didalam Anggaran dasar memuat tentang perihal hak dan kewajiban baik Pemegang Saham (RUPS), Komisaris dan Direksi. Anggaran dasar bersifat internal yang mengikat organ perusahaan dalam tubuh suatu perseroan . Anggaran dasar yang telah diumumkan dalam Berita Negara, bersifat mengikat dan menjadi Undang-undang bagi setiap pihak yang terlibat didalamnya.

Board Manual

Board Manual merupakan seperangkat petunjuk tata laksana hubungan Dewan Komisaris dan Direksi yang bertujuan untuk menjelaskan tugas, tanggung jawab, hak dan kewenangan Direksi, Dewan Komisaris dan mekanisme hubungan kerja antara Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas.

Komite
Tata Kelola

Dalam melaksanakan tugas pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi Komite Tata Kelola Terintegrasi, Dewan Komisaris dibantu Komite Dewan Komisaris yaitu Komite Audit, Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG serta Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha.

Komite Audit

Dewan Komisaris Perseroan dalam melaksanakan tugas pengawasannya dibantu oleh 3 (tiga) Komite. Hal ini selaras dengan Pasal 121 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-14/MBU/10/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 Tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, Pasal 2 Peraturan OJK No. 55/ POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Pembentukan Komite Audit untuk membantu memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain terkait tugas Dewan Komisaris.
Komite Nominasi, Renumerasi dan GCG

Dewan Komisaris Perseroan dalam melaksanakan tugas pengawasannya dibantu oleh 3 (tiga) Komite. Hal ini selaras dengan Pasal 121 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-14/MBU/10/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 Tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Pembentukan Komite ini untuk membantu memberikan tanggapan, rekomendasi, dan saran kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris.
Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha

Perusahaan membentuk Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha selaras dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana terakhir diubah dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN No. PER- 01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, serta Peraturan Menteri BUMN No.PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Pembentukan Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha bertujuan untuk membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pemantauan secara berkala dan memberikan rekomendasi atas kebijakan .

Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary mempunyai fungsi dan tanggung jawab:

Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola Perusahaan meliputi:
- Menjadi penghubung antara Perusahaan dengan pemegang saham
- Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia dan pemangku kepentingan lainnya.
Fungsi sekretaris perusahaan sebagaimana dimaksud Permen 02 BUMN/2023 meliputi:
- Memastikan bahwa BUMN mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik
- Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta
- Sebagai penghubung dengan pemangku kepentingan
- Menatausahakan serta menyimpan dokumen perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada daftar pemegang saham, daftar khusus dan risalah rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris dan RUPS/Menteri
Mengkoordinasikan kegiatan administratif untuk Strategic Management and Transformation, Risk Management and GCG, HSSE. Kegiatan tersebut antara lain:
- Tata Kelola Pembayaran
- Laporan Realisasi RKAP
- Administrasi kepegawaian: perjalanan dinas, pengajuan cuti, pelanggaran disiplin, usulan training dan lainnya

ACGS
Assessment

PGN melakukan self assessment ASEAN CG
Scorecard dengan hasil sebagai berikut:

Hak dan Perlakuan Setara terhadap Pemegang Saham

Keberlanjutan dan Ketahanan

Pengungkapan dan Transparansi

Tanggung Jawab Dewan

Program Anti Bribery

PGN Berkomitmen Menerapkan Sistem
Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001, dengan
Konsisten menerapkan 4 No's

Audit Internal

Keberadaan Divisi Audit Internal yang profesional merupakan syarat dan berperan penting dalam mendorong serta menjaga pelaksanaan pengelolaan perusahaan. Agar pengawasan internal berjalan efektif, diterima, dan didukung satuan kerja lain serta memberikan nilai tambah bagi perusahaan maka perlu diatur struktur perusahaan, kewenangan, tugas, dan tanggungjawab serta ruang lingkup Divisi Audit Internal yang dituangkan dalam Piagam Audit Internal.

Piagam ini dimaksudkan sebagai panduan bagi Divisi Audit Internal agar dapat melaksanakan fungsi dan tugas secara profesional serta untuk dipahami oleh satuan kerja lain agar mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan internal secara efektif sesuai standar audit yang berlaku dan sejalan dengan kebutuhan PGN.
Pengendalian
Gratifikasi

Tujuan dari penyusunan kebijakan ini adalah untuk memberikan arah dan acuan bagi seluruh Insan PGN yang berkenaan dengan benturan kepentingan, penerimaan, penolakan, pemberian dan permintaan gratifikasi di lingkungan Perseroan agar sesuai dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, sehingga dapat mendorong pelaksanaan etika usaha dan etika kerja,

pencegahan benturan kepentingan, pencegahan kecurangan, serta penyimpangan perilaku lainnya. Kebijakan ini mengatur prinsip kehati-hatian yang terkait dengan benturan kepentingan, etika dalam penerimaan, penolakan, pemberian, dan permintaan gratifikasi serta mekanisme pelaporannya di lingkungan Perusahaan.
Management Risiko

Manajemen Risiko adalah salah satu pilar dari Tata Kelola yang wajib dilaksanakan secara menyeluruh di Perusahaan. Dalam mewujudkan tujuan dan target serta melaksanakan salah satu pilar Tata Kelola, Perusahaan menyadari pentingnya untuk mengelola risiko mulai dari aspek strategis sampai dengan operasional. Untuk mengelola risiko dengan tepat, PGN sejak tahun 2008 melaksanakan implementasi Kerangka Manajemen Risiko

yang terstruktur dengan tujuan untuk meningkatkan pengelolaan risiko dan meningkatkan performa Perusahaan. Kerangka ini memasukkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independenden, kewajaran, dan kesetaraan.
Kode Etik

Perseroan telah memiliki Pedoman Etika Usaha danEtika Kerja. Dalam pengembangan GCG, PGN telah merumuskan berbagai kebijakan yang menyangkut etika Perusahaan.Perusahaan mengupayakan penerapan standar etika terbaik dalam menjalankan segenap aktivitas bisnisnya sesuai dengan visi, misi,

dan budaya yang dimiliki melalui implementasi Etika Usaha dan Etika Kerja. Etika Usaha dan Etika Kerja merupakan tuntunan sikap dan perilaku yang dituntut dan berlaku bagi seluruh jajaran Perusahaan.
Pedoman Tata Kelola
Perusahaan

Panduan Tata Kelola Perusahaan merupakan pedoman dasar bagi PGN untuk menjalankan bisnis. Panduan tersebut juga memberikan arahan bagi Insan PGN untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam aktivitas kerja.